Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

DPR Bisa Buat Parlemen Pincang Karena Dualisme

Terbelahnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dikhawatirkan akan membuat kerja parlemen pincang

Editor: Hendra Gunawan
zoom-in DPR Bisa Buat Parlemen Pincang Karena Dualisme
IST
Fahira Idris saat berkampanye 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Terbelahnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dikhawatirkan akan membuat kerja parlemen pincang. Hal ini dipastikan membuat kepercayaan masyarakat terhadap parlemen semakin turun.

Dualisme kepemimpinan di DPR RI sekarang, membenarkan anggapan sebagian besar masyarakat bahwa wakil rakyat hanya memikirkan kepentingan golongannya saja, bukan kepentingan rakyat, bangsa dan negara.

“Seharusnya, ditengah kegairahan masyarakat yang tinggi terhadap pemerintahan yang sudah mulai bekerja saat ini, parlemen bisa mengimbangi dengan juga mulai bekerja dan membuat berbagai terobosan. Rakyat milih kita untuk bekerja buat mereka, bukan untuk saling ujuk gigi siapa paling kuat,” ujar Wakil Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Fahira Idris dalam keterangan persnya, di Jakarta (4/11/2014) .

Menurut senator asal Jakarta ini, saat ini DPD sudah mulai bekerja merumuskan berbagai program terutama terkait legislasi (pengajuan RUU) yang harus segera dibahas bersama DPR agar bisa segera disahkan menjadi undang-undang. Namun, karena kondisi DPR yang tidak kondusif, dipastikan pembahasan RUU inisiatif DPD ini akan terganggu.

Salah satu usul inisiatif dari Komite III DPD adalah RUU Ekonomi kreatif yang sudah mendesak untuk segera dibahas bersama DPR. “Pelaku industri kreatif kita sangat membutuhkan payung hukum, bukan hanya untuk perlindungan karya mereka saja, tetapi juga sebagai dukungan agar ada keberpihakan pemerintah untuk memajukan industri kreatif. Namun, kalau kondisi DPR seperti ini, sudah pasti pembahasan RUU ini terganggu dan meleset dari target,” ungkap Fahira.

Dualisme kepemimpinan di DPR, tambah Fahira, juga dipastikan akan mengganggu program-program pemerintah yang sama artinya akan mempersulit rakyat untuk segera mendapatkan haknya dalam berbagai bidang kehidupan.

“Kalau dualisme ini tidak segera diakhiri, saya khawatir muncul sikap antipati masyarakat terhadap para wakilnya di parlemen. Kalau ini sampai terjadi, apapun kebijakan parlemen, rakyat tidak akan mendukungnya,” tukas Fahira.

BERITA TERKAIT
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Wiki Populer

© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas