Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua DPR Setya Novanto menggelar rapat dengan pimpinan Komisi X DPR untuk membahas Kartu Indonesia Pintar (KIP), salah satu program unggulan Presiden Jokowi yang kemarin diluncurkan dan merupakan bagian dari janji Jokowi dalam kampanye Pilpres lalu.

"Tadi saya undang ketua komisi X, membahas gimana supaya program pemerintah (KIP) bisa jalan, karena nanti harus seizin kita kan," kata Setya di Gedung DPR, Senayan, Selasa (4/11/2014).

Dirinya menegaskan, DPR sebagai mitra pemerintah sangat mendukung apapun program pro rakyat. Namun menurutnya, ada beberapa peraturan yang harus disesuaikan.

"Kalau bertujuan untuk rakyat pasti kita setuju, tapi kan ada rambu-rambu yang harus diselesaikan DPR. Kita akan secepatnya bersama komisi terkait untuk segera menindaklanjuti apa-apa yang harus dilakukan," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X Ridwan Hisyam mengatakan bahwa pemerintah harus berkonsultasi dengan DPR terkait anggaran untuk program Presiden Jokowi tersebut.

"Untuk pagu anggaran, kalau KIP sama dengan BSM yang sudah ada sehingga tidak ada mata anggaran KIP yang sudah disetujui. Kalau mau displit, mesti mendapat persetujuan dari kita," ucap Ridwan yang mendampingi Novanto.

Lalu, apakah DPR sudah ada rencana memanggil kementerian-kementerian terkait soal kartu sakti ini?

"Belum. Besok lusa kita masih bahas pendidikan," kata Ridwan.