Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Program unggulan Presiden Joko Widodo yakni Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) belum dibahas di DPR. Menurut Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengakui hal itu akibat imbas polemik DPR adanya dua kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP).

"Kami baca UU, betapa rawan sekarang ini dalam rezim KPK kalau ada pelanggaran UU. Delik pemberantasan korupsi sudah jadi satu unsur, ada saja pelanggaran kedua maka jadi kacau," kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (15/11/2014).

Fahri menuturkan peluncuran kartu KIS dan KIP belum dibicarakan dengan DPR. Apalagi, kartu tersebut diperlukan tender.

"Bayangkan kartu biasa bisa Rp 5 ribu dikalikan 15 juta, berapa triliun itu. Diatas Rp1 miliar saja harus ditender, apalagi yang triliunan. Kan engga main-main," tuturnya.

Ia menuturkan itikad baik dari negara untuk rakyat harus dibarengi dengan legalitas sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku.

Politisi PKS itu khawatir itikad baik Jokowi bisa disalahkan. "Ingat kasus Century diawal 2009, pemerintah bilang itu itikad baik selamatkan bangsa dari krisis ekonomi dunia, efeknya orang masuk bui. Itikad baik bukan satu-satunyanya, tapi legal prosedural penting dan harus dipenuhi," ungkapnya.