TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I Hanafi Rais mempertanyakan kerja sama antara China International Fund (CIF) dengan Indonesia. Kerja sama itu itu dihadiri Menteri Negara BUMN Rini Soemarno, Menko Sofyan Jalil dan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan.

"Kita tidak tahu, kerja sama seperti apa yang mereka lalukan. Padahal kalau bikin MoU harus transparan jangan diam-diam," kata Hanafi di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (5/11/2014).

Komisi I DPR, kata Hanafi, masih melihat apakah kerja sama itu dilakukan secara resmi atau tidak. Ia tidak mempermasalahkan kerja sama dengan pihak manapun. Tetapi tidak dilakukan buru-buru.

"Saya lihat ini sebuah grand design antara pemerintah Jokowi dengan pemerintah China, untuk memperketat di bidang ekonomi, tapi implikasinya juga mempengaruhi pekerjaan di bidang politik," katanya.

CIF, sepengetahuan Hanafi merupakan perusahaan yang bergerak dibidang perminyakan dunia.

"Tapi saya tidak katakan ini mafia. Karena istilah ini sindikasi. Di mana minyak yang dijual ke China dari negara Afrika yang bekas komunis, salah satunya Angola," katanya.

Hanafi melihat kedatangan CIF ke Indonesia tidak profesional dengan membuat MoU bersama BUMN dan pemerintah Jokowi. Langkah ini dalam kacamata politik sangat dikhawatirkan, kata Hanafi, jika masih seperti ini maka pemerintah Jokowi bias politik.

"Saya minta pemerintah Jokowi tetap menjalankan politik bebas aktif. Kalau ada indikasi dengan CIF kemudian menteri keuangan bergabung dengan China, itu artinya tidak ada kejelasan. Apakah ini bagian dari politik luar ngeri, atau sekenanya," kata politisi PAN itu.