Tribunnews.com, Jakarta - Juru Bicara Jusuf Kalla, Husain Abdullah menegaskan bahwa rencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi merupakan program yang disusun Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan partai politik pendukung keduanya. Husain mengaku heran jika ada politikus PDI Perjuangan yang menyudutkan JK seolah-olah program tersebut atas keinginan JK seorang.

"Enggak ada Pak JK yang memutuskan sendiri. Dengan menunjuk Jokowi-JK ya tentukan (PDI) mendukung, jadi semua programnya otomatis didukung. Saya juga bingung kepada Effendi, karena akan menimbulkan pertanyaan banyak orang kenapa, ada apa sampai dia ngomong seperti itu," kata Husain, di Jakarta, Rabu (5/11/2014).

Menurut dia, pernyataan politikus PDIP yang menilai JK begitu bernafsu menaikkan harga BBM bersubsidi hanyalah pernyataan pribadi. Husain menegaskan bahwa program ini didukung PDI Perjuangan sejak awal. PDI Perjuangan, menurut dia, dilibatkan dalam penyusunan program yang sudah disampaikan saat kampanye Jokowi-JK pada pemilihan presiden lalu. (baca juga: Jokowi Ingin Harga BBM Naik Sebelum Dilantik )

"Jadi yang menyusun juga sebagian orang-orang dari PDIP, menyusun program Jokowi-JK. Jadi apa yang masalah?" ujar dia.

Ia juga menyampaikan, Jokowi selama ini juga terlihat konsisten menyampaikan perlunya kenaikan harga BBM bersubsidi dalam berbagai forum. Meskipun tidak menyebut kapan harga BBM bersubsidi akan dinaikkan, kata Husain, Jokowi konsisten mengatakan bahwa Pemerintah akan mengalihkan subsidi BBM ke subsidi lainnya yang lebih produktif.

"Meskipun tidak menyebut akan naik tanggal sekian atau apa, atau ada pengalihan atau enggak, tapi presiden membicarakan masalah susunan kemanan yang kondusif. Yang kedua menegaskan akan dilakukan pengalihan subsidi dari konsumtif ke produktif, yakni membangun irigasi yang banyak terbengkalai, infrastruktur jalan, jembatan," papar Husain.

Sebelumnya, JK juga menilai pernyataan politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon yang menyebut dia begitu bernafsu menaikkan harga BBM hanyalah pernyataan pribadi. Menurut JK, pernyataan Effendi tidak mewakili partainya.

Sebelumnya, Effendi mempertanyakan sikap Kalla yang dinialinya bernafsu menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Menurut mantan anggota Komisi VII DPR RI itu, sikap JK berbeda jika dibanding sikap Presiden RI Joko Widodo yang terlihat lebih adem ayem menanggapi wacana kenaikan harga BBM pada akhir 2014 ini. Effendi khawatir, rencana kenaikan harga BBM itu ditunggangi kepentingan kaum neoliberal yang menyusup ke dalam Kabinet Kerja Jokowi-Jusuf Kalla.

Effendi berpendapat, kenaikan harga BBM itu mestinya diikuti sejumlah perbaikan, mulai dari bidang distribusi minyak hingga kebijakan tata niaganya.

Sebelumnya, JK mengatakan, kenaikan harga BBM akan terjadi pada bulan November ini. Ia menjelaskan, pemerintah harus menaikkan harga BBM untuk mengalihkan subsidi ke sektor yang lebih produktif. Ia menuturkan, pemerintah masih akan mencari waktu yang tepat sambil menunggu tersebarnya Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Menurut dia, subsidi BBM akan dialihkan ke beberapa program lain yang dianggap lebih memberikan manfaat terhadap masyarakat secara merata dan signifikan. Beberapa program itu antara lain adalah KIS dan KIP.