Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon membantah adanya kocok ulang pemilihan pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan. Ide itu muncul untuk mengakhiri perseteruan antara Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih.

"Engga ada rencana pengocokan ulang itu. kalau ada dalam bentuk yang lain, saya kira sesuatu yang masih memungkinkan sesuai dengan UU dan tatib. ini yang bisa kita lakukan," kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (6/11/2014).

Saat ini pimpinan DPR masih membuka ruang komunikasi dengan KIH (Koalisi Indonesia Hebat) dalam mencari solusi kasus tersebut. Mengenai penambahan AKD, Fadli menyerahkan kepada anggota dewan.

"Kalau ada kebutuhan dari anggota bersepakat ya mungkin saja. Kalau ada sepakat, tetapi itu juga harus melewati suatu proses. proses itu harus konstitusional. Yang diakomodir kita masih bicarakan, saya kira kita selalu buka musyawarah untuk mencari titik temu," kata Fadli.

Selain itu, Fadli mengakui adanya AKD yang belum diputuskan seperti BURT dan Banggar. Bila terdapat musyawarah mufakat, maka pimpinan DPR akan menerimanya.

"Tidak ada istilah kocok ulang, kocok ulang itu berarti apa yang sudah ada sekarang itu dianggap  tidak berlaku itu tidak benar. ketua komisi dan wakil ketua komisi yang ada sekarang sudah ditetapkan dan mereka sudah bekerja," tuturnya.

Ia juga membantah Gerindra menyetujui pilihan kocok ulang dalam menyelesaikan perseteruan tersebut.

"Enggak ada istilah kocok ulang itu. bukan kocok ulang. bukan itu istilah yang tepat. istilah yang tepat itu menurut saya adalah jika ada memungkinkan satu ruang kebutuhan misalnya ada penambahan dsb itu mungkin. ya memungkin kan itu penambahan kalau disepakati oleh seluruh anggota. penambahan wakil ketua," kata Waketum Gerindra itu.