Laporan Wartawan Tribunnews.com,Yulis Sulistyawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Jabatan Jaksa Agung hingga hari ke-12 setelah pelantikan Kabinet Kerja Jokowi-JK masih kosong. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) belum juga memilih orang nomor satu di korps Adhyaksa tersebut. ICW memberi deadline bagi Jokowi agar dalam waktu seminggu ke depan sudah memiliih Jaksa Agung.

Enam nama telah beredar yang diduga kuat akan mengisi posisi Jaksa Agung. Mereka adalah Ketua PPATK M Yusuf, Deputi UKP4 Mas Ahmad Santosa atau Ota, mantan JAM Pidus Marwan Effendy,  JAM Pidus Widyo Pramono, Wakil Jaksa Agung Andhi Nirwanto serta mantan JAM Pidum Prasetyo.

"Informasi yang saya dengar, enam nama itulah yang menjadi calon kuat Jaksa Agung," tegas Koordinator Pemantau Peradilan ICW Emerson Yuntho kepada Tribunnews di Jakarta, Jumat (7/11/2014) malam.

Menurut Emerson, seharusnya Jokowi mengumumkan Jaksa Agung bersamaan dengan pengumuman 34 anggota kabinetnya. Apalagi, sejak masa jabatan kabinet SBY-Boediono berakhir, seluruh anggota kabinet termasuk Jaksa Agung Basrief Arief sudah otomatis tidak menjadi lagi Jaksa Agung. Sehingga terjadi kekosongan Jaksa Agung. (baca juga: Lima Calon Jaksa Agung Usulan Jokowi Dinilai Tak Bernyali )

Bagi Emerson, semakin lama ditunda pengumuman Jaksa Agung, maka semakin tersendat pula pencapaian program penegakan hukum. "Posisi Jaksa Agung itu strategis," lanjut Emerson.

Menurutnya, publik akan curiga terhadap pemerintahan Jokowi-JK lantaran Jaksa Agung berwenang melanjutkan atau menghentikan satu kasus.

"Pada sisi lain, program hukum dan pemberantasan korupsi Jokowi akan terhambat. Tidak bisa dipungkiri ada banyak kepentingan parpol yang terkait dengan penanganan kasus yang melibatkan kader atau sponsor," tegas Emerson.

Atas dasar itu, Jokowi harus segera memutuskan Jaksa Agung. "Kami beri deadline satu minggu bagi Jokowi untuk menetapkan siapa Jaksa Agung," lanjut Emerson.