TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PDI Perjuangan mengakui program Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) adalah contekan dari program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Sistem Jaminan Sosial Nasional era Megawati Soekarnoputri.

Juru Bicara PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari, mengatakan Presiden Joko Widodo tidak bisa merombak APBN 2014 karena sudah ditentukan Presiden sebelumnya, SBY. Untuk itu, program tersebut kemudian dimofidikasi.

”APBN sekarang yang kita pakai yang membuat Pak SBY dan peta-petanya sudah ada, dan Pak Jokowi tidak bisa melakukan upaya perombakan APBN sehingga tema kampanye yang ada dalam Nawacita merupakan pelaksanaan dari UU BPJS dan UU SJSN sebelumnya harus dilaksanakan," ujar Eva di Cikini, Jakarta, Sabtu (8/11/2014).

Program tersebut, lanjut Eva, sama dengan program sebelumnya yang didasarkan pada undang-undang. Walau demikian, Eva menegaskan ada perbedaan SJSN, BPJS, dan kartu perlindungan sosial ala Presiden Jokowi.

"Yang bisa membedakannya adalah perluasan perbaikan skema termasuk kelompok penerima manfaat yang akan datang. Insya Allah di APBN yang akan datang tiga hal perbaikan skema untuk pelaksanaan SJSN dan BPJS tersebut bisa dibuktikan," ungkap Eva.

Nantinya, beber Eva, ketiga kartu perlindungan sosial bisa mencapai 16 juta untuk APBN selanjutnya. Saat era SBY, BPJS hanya menargetkan 4,4 juta.

"Kemanfaatannya akan diperluas. Kalau dulu para tunawisma bayi yang baru lahir belum mendapatkan manfaatnya seadanya, karena SBY hanya bisa memberikan kepada 4,4 juta jiwa nanti 2015 akan diperluas. Tunawisma, penghuni panti jompo, anak baru lahir jadi diperluas, siapa yang menerima manfaatnya dan berapanya diperluasnya di tahun 2015," tukas anggota DPR RI 2009-2014 itu.