TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi muktamar Jakarta dengan ketuanya Djan Faridz, menggelar acara perkenalan di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP, di Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (9/11/2014).

Djan Faridz kepada wartawan di lokasi acara mengatakan   akan ada sekitar seratusan orang yang  ditunjuk sebagai petinggi di DPP, mulai dari ketua DPP wakil ketua DPP, Sekjen, Wakil Sekjen hingga sekretaris.

Kata Djan Faridz, kepengurusan yang baru ini disesuaikan dengan kabinet Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK). PPP menyesuaikan dengan 33 kementerian yang empat di antaranya adalah Kementerian Kordinator.

Dalam kepengurusan baru kata dia di Dewan Syariah partai PPP menggandeng 99 tokoh ulama dari berbagai kalangan.

"Kita perkenalkan calon pengurus, untuk nanti kita bisa daftarkan ke Kumham (red: Kementerian Hukum dan HAM)," katanya.

Acara hari ini kata dia juga merupakan reaksi dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memerintahkan agar putusan Kemenkumham agar ditunda, putusan PTUN itu mendelegitimasi kepengurusan PPP versi muktamar Surabaya dengan ketuannya Romahurmuziy atau yang akrab dipanggil Romy.

Dalam acara hari ini menurutnya pengurus juga mengajak Romy serta kubu muktamar versi Surabaya. Romy sendiri menurutnya sudah mengkonfirmasi lewat telepon, dan menyatakan dukungannya terhadap acara ini.

"Cuma confirm lewat telepon, dia bilang ikut saja," terangnya.

Bahkan kata dia ada sekitar 22 orang pendukung muktamar versi Surabaya yang dirangkul dalam kepengurusan. Menurut Djan Faridz partai berlambang Ka'bah itu sudah sukses menggelar islah. (NURMULIA REKSO PURNOMO).