TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA - Penunjukkan Nurdin Halid sebagai ketua penyelenggaran Rapimnas Partai Golkar memunculkan protes dari kader. Langkah ini dianggap sebagai upaya untuk memuluskan terpilihnya lagi Aburizal Bakrie secara aklamasi sebagai ketua umum di Munas Partai Golkar.

Langkah penunjukan mantan ketua umum PSSI, Nurdin dipertanyakan banyak tokoh Golkar di antaranya Agun Gunandjar dan Yorrys Raweyai.

"Ada informasi kalau ada rapat SC Rapimnas dipimpin saudara Nurdin Halid, justru saya saat ini mempertanyakan rapat rapat tersebut," kata politikus senior Golkar Agun Gunandjar, di Jakarta, Rabu (12/11/2014)

Agun mempertanyakan cara terpilihnya Nurdin sebagai ketua penyelenggara Rapimnas Golkar.

"Seharusnya penetapan kepanitiaan Rapimnas, temanya, agendanya, terlebih dahulu diputuskan dalam rapat pleno DPP," kata Agun Gunandjar S.

Agun menduga langkah ini dimaksudkan untuk meloloskan Aburizal untuk terpilih lagi sebagai ketum Golkar secara aklamasi.

Kegiatan rapat DPP Golkar, menurut Agun, terkesan dibatasi hanya pada orang-orang yang setuju mempertahankan status quo.

"Saya saja sampai saat ini tidak tahu, apa dan bagaimana Rapimnas Yogya itu, seharusnya semua pengurus DPP dilibatkan. Selama ini saya selalu dilibatkan dalam kepanitiaan, mengapa sekarang sekarang ini tidak," kata inisiator gerakan regenerasi kepemimpinan Golkar ini.

Salah satunya adalah persoalan akan dimunculkannya syarat pencalonan ketum Golkar yang menyimpang dari AD/ART Partai Golkar. Yaitu adanya syarat calon ketum harus didukung 30 persen DPD I Golkar.  Padahal AD/ART hanya mengatur 30 persen dari pemegang suara. Ini dianggap sebagai akal-akalan untuk menjegal calon lain.

Politikus senior Golkar lainnya, Yorrys Raweyai mempertanyakan hal yang sama. Menurutnya, persoalan penunjukan penyelenggara Rapimnas Golkar memang menjadi pertanyaan para senior Golkar.

Dijelaskannya, ia tidak mempersoalkan siapa yang terpilih sebagai penyelenggara. Namun, lanjutnya, seharusnya proses pemilihannya harus melalui rapat pleno DPP Partai Golkar. "Ini event yang penting, karena rapimnas itu tingkatannya hanya setingkat di bawah munas. Jadi harus benar-benar prosedural dan orang yang memiliki kompetensi," ungkap Yorrys.  Banyak kader, kata Yorrys,  yang tidak tahu tentang ada tidaknya pleno DPP Golkar untuk menentukan panitia penyelenggara rapimnas tersebut.

Yorrys menyinggung soal adanya kelompok kecil di Golkar yang disebutnya sebagai orang yang terus berupaya mendorong Aburizal Bakrie untuk melanjutkan kepemimpinannya di Golkar . Mereka itu, menurut Yorrys, di antaranya Sekjen Golkar Idrus Marham, Nurdin Halid, Mahyuddin, Fuad. "Kelompok kecil ini yang seolah-olah (melihat) Golkar ini kartel," ungkap dia.

Hal yang juga membuat gerah para senior dan tujuh bakal calon ketua umum Golkar, menurut Yorrys adalah masalah adanya upaya penekanan terhadap DPD-DPD untuk penggalangan dukungan tanda tangan  agar Aburizal maju lagi. "Ini sudah menjadi rahasia umum sehingga menimbulkan prokontra," ungkapnya.

Maju lagi sebagai ketua umum Golkar, menurut Yorrys adalah hak Aburizal. Namun cara-cara untuk menggolkan Aburizal  agar terpilih lagi, lanjut dia, yang dipersoalkan.

Selain itu, kata dia, dalam tradisi Golkar tidak pernah ada dua kali kepemimpinan. Hal ini karena terkait dengan proses regenerasi dan estapet kepemimpinan Golkar.

Ditambah lagi tidak ada prestasi Aburizal, yang membuatnya pantas memimpin Golkar selama dua periode. Selama kepemimpinan Aburizal, menurutnya, Golkar mengalami penurunan kursi, gagal melakukan konsolidasi, dan tercecer dalam pilpres. "Pak Akbar yang prestasinya luar biasa saja tidak dua kali, kenapa Aburizal yang tidak ada prestasi maju lagi," ungkapnya.

Sementara itu, tujuh calon ketua umum calon Golkar,  rencananya akan melakukan pertemuan dengan Wantim Golkar Akbar Tandjung di DPP Partai Golkar.  "Kami akan menerima akan menerima mereka karena permohonan resmi melalui surat yang ditandatangani pihak-pihak yang akan bertemu," kata Akbar.

Dijelaskannya, dalam surat itu disebutkan pihak yang akan bertemu akan membicarakan masalah Munas Partai Golkar. "Seperti itu surat permohonannya," kata Akbar mengonfirmasi rencana pertemuan Wantim Golkar dengan calon-calon ketum Golkar.

Sementara itu, sumber dari internal Golkar menyebut pertemuan ini rencananya juga akan membahas masalah ketidakpuasan calon ketua umum Partai Golkar terhadap dugaan akal-akalan penjegalan mereka. Di antaranya masalah syarat dukungan maju ketum yang harus didukung 30 persen DPD I.