TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pemerika Keuangan (BPK) akan melakukan audit proyek penyelenggaraan jalan dan jembatan nasional di jalur Pantai Utara Jawa.

"BPK akan melakukan audit tentang pemeriksaan jalan di Pantura. Kita pernah melakukan audit kinerja di tahun 2012 dan 2013," ungkap ketua BPK Harry Azhar Azis dalam konferensi pers di kantor BPK, Jakarta, Kamis (13/11/2014).

Saat memberikan keterangan, Harry didampingi Anggota BPK bidang Infrastruktur Rizal Djalil.

Menurut Harry, tahun 2012 dan 2013 hasil audit menyimpulkan penyelenggaraan jalan dan jembatan nasional yang diselenggarakan oleh Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di sepuluh provinsi belum sepenuhnya dilakukan dengan cara efektif.

"Saat itu BPK menemukan kelemahan-kelemahan diantaranya pelaksanaan kontrak berbasis kinerja pada paket pekerjaan Ciasem-Pamanukan di Jawa Barat mengandung banyak kelemahan dan hasilnya tidak efektif," paparnya.

Selain itu, BPK juga menemukan pengawasan atas pelanggaran batas muatan kendaraan yang melintas pada ruas jalan nasional di Pantura, di Jabar, Jawa Tengah dan Timur kurang terkoordinasi dan tidak efektif yang mengakibatkan kerusakan jalan," sebutnya.

Bercermin dari audit sebelumnya, Harry menegaskan perlunya BPK kembali melakukan audit atas penyelenggaraan proyek jalan dan jembatan nasional, khususnya untuk Pantura. Kata dia, waktu tiga bulan akan dipakai BPK untuk mengaudit itu.

BPK pun akan menggandeng profesional di bidang proyek jalan dan jembatan serta bidang terkait lainnya untuk bersama-sama melakukan audit tersebut.