TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq berharap Presidium Koalisi Merah Putih (KMP) jangan lagi mentolerir tuntutan aneh Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Buyarnya kesepakatan damai antara KMP dan KIH di DPR akibat kubu KIH tidak solid dan tidak jelas apa yang diinginkan.

"Selalu menuntut tambahan kursi pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) dan tuntutan revisi pasal-pasl lain di UU MD3 yang sebelumnya tidak dipersoalkan. Dalam obrolan sesama anggota fraksi-fraksi di tubuh KMP ada desakan agar Presidium KMP yang dipimpin Abu Rizal Bakrie tidak lagi memberi hati berlebihan atas tuntutan aneh KIH," papar Mahfudz, Jumat (14/11/2014).

Dijelaskan Mahfudz, banyak anggota fraksi di KMP yang heran dan kecewa dengan sikap KIH. Padahal, lanjutnya,  dari awal mereka sesumbar tidak akan melakukan politik transaksional. Bahkan banyak anggota fraksi di KMP menyatakan siap jika kubu KIH terus bertahan dengan DPR tandingannya.

"Jika DPR tidak bisa bekerja efektif, yang paling dirugikan adalah presiden Jokowi dan kabinetnya. Mereka tidak akan bisa bekerja maksimal karena ada sejumlah kementrian dengan nomenklatur baru harus dibahas dan disetujui dulu rencana kerja dan anggarannya," sambung Mahfudz.

"Itu antara lain alasan dr banyak anggota. Sudah saatnya masyarakat dan media terbuka matanya bahwa yang menyandera DPR dan Pemerintah adalah KIH," Mahfudz menegaskan.