Seruan KAMMI Tolak Kenaikan Harga BBM
KAMMI juga menyampaikan sejumah tuntutan kepada pemerintah di antaranya menolak kenaikan harga BBM
Penulis: Wahyu Aji
Editor: Hendra Gunawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menyatakan sikap menolak rencana pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi dalam waktu dekat. Menurut Ketua KAMMI Nasional Herdi, hal itu merupakan bukti kegagalan pemerintah dalam mengelola sumber daya alam (SDA) dan memberantas mafia migas.
"Sikap pemerintah menunjukan kinerja yang tidak baik dan membawa harga BBM pada persaingan bebas. Perusahaan minyak dunia kini banyak bercokol di Tanah Air," kata Herdi dalam diskusi KAMMI Forum, Jumat (14/11/2014).
Dalam kesempatan itu, KAMMI juga menyampaikan sejumah tuntutan kepada pemerintah di antaranya menolak kenaikan harga BBM dan menuntut pemerintah menurunkan harga bahan pokok.
"Sikap pemerintah menunjukan kinerja yang tidak baik dan membawa harga BBM pada persaingan bebas. Perusahaan minyak dunia kini banyak bercokol di tanah air. Maka jelas bahwa Kabinet Kerja tengah dinaungi oleh neolib," tegasnya.
Ditempat yang sama Direktur Global Future Institute (GFI) Hendrajit mengatakan, kuatnya jaringan neolib tersebut nampak dari penunjukkan Soemarno Inc dalam bursa calon Direktur Utama (Dirut) Pertamina.
Menurutnya dua nama yang mengerucut dari kalangan eksternal, Rinaldi Firmansyah yang direkomendasikan oleh Menko Ekonomi Sofyan Djalil dan Widhyawan Prawiraatmadja atas rekomendasi dari Menteri ESDM Sudirman Said. Sedangkan Ahmad Faisal diplot menjadi Komisaris Pertamina.
"Ketiga orang tersebut semuanya merupakan orangnya Jusuf Kalla yang terkait dengan Ari Soemarno connection," kata Hendrajit.
Dirinya menjelaskan, dari data GFI memiliki catatan penting, yakni mengingat semakin menguatnya manuver Wakil Presiden Jusuf Kalla dan kelompok kepentingan Ari Soemarno cs di Pertamina, maka merekrut dan memilih Direktur Utama Pertamina dari luar Pertamina. Hal itu bisa dibaca sebagai upaya mengabaikan kompetensi dan pengalaman panjangnya dalam penguasaan lingkup Migas baik dalam lingkup strategis maupun teknis profesional bidang Migas.
"Dalam menangani tata kelola Migas harus selaras antara skema, rencana sistem, rencana strategis dan daya dukung manajemennya. Dengan demikian memilih Dirut Pertamina haruslah sosok yang menguasai lingkup strategis dan seluk-beluk bisnis migas secara spesifik. Bukan hanya kemampuan manajerial yang diutamakan sebagaimana yang dikatakan Menteri BUMN Rini Soemarno," katanya.