Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Wakil Ketua DPR Fadli Zon mempertanyakan penghentian program e-KTP oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Pasalnya, investasi untuk program tersebut cukup besar mencapai Rp 7 Triliun.

"Seharusnya bisa diteruskan, masalah dimana ini yang harus diselesaikan. Kalau tidak ada penuntasan tentu yang rugi negara, uang yang sebesar itu tidak digunakan dengan baik," kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Senin (17/11/2014).

Fadli mengatakan Indonesia sangat membutuhkan  single identity number (SIN) untuk setiap warga negaranya.

Hal itu menjadi penting karena pihak yang berkepentingan dapat mengetahui informasi penduduk, termasuk pendataan pemilu

Politisi Gerindra itu mengatakan seluruh negara sudah melakukan single identity number.

"Kita saja yang termasuk terbelakang. Yang tidak mempunya data yang valid tentang penduduk, sehingga dalam pemilu seringkali nama-nama muncul berkali-kali (ganda), banyak dupikasi, bahkan orang meninggal masih diundang dalam pemilu, jadi ini harus dihentikan saya kira," ujarnya.

Untuk itu, Fadli menegaskan e-KTP tetap diperlukan untuk mendata penduduk. "Ya kalau proyek saya tidak tahu bagaimananya, ya tetapi paling penting kita butuhkan outputnya," katanya.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri menghentikan operasional pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau e-KTP dalam waktu dua bulan ke depan.

Keputusan tersebut diambil lantaran ditemukan e-KTP palsu buatan Tiongkok dan Perancis.