TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi Partai Demokrat akan mendorong DPR RI menggunakan haknya untuk meminta penjelasan Presiden Joko Widodo mengenai kenaikan harga BBM. Ketua Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono menegaskan menaikkan harga BBM saat ini tidak tepat.

"Inilah bentuk kita sampaikan ke publik bahwa kita tidak sepakat dan pertanyakan itu, di dewan tentu ada mekanisme. Kita akan bertanya, dan menyatakan pendapat. Lihat nanti kelanjutannya," ujar pria yang akrab dipanggil Ibas itu dalam jumpa pers di ruang fraksi Demokrat, Gedung DPR, Jakarta, Selasa (18/11/2014).

Ibas mengatakan harga minyak mentah dunia menurun tajam jauh dibawah harga asumsi dalam APBNP 2014 yakni US$ 105/barel. Selain itu tidak tepat karena defisit anggaran dan cashflow dalam keadaan aman.

"Apalagi tahun lalu harga BBM baru dinaikkan sementara tahun 2014 tarif dasar listrik dan bakar gas juga mengalami kenaikan," ujarnya.

Keadaan tersebut, kata Ibas, membebani masyarakat sebab harga barang kebutuhan masyarakat mengalami kenaikan.

"Meskipun pemerintah memiliki kewenangan untuk menaikkan harga BBM, fraksi Partai Demokrat meminta agar presiden dan pemerintah menjelaskan kepada rakyat mengapa harga dinaikkan tahun ini," ujar Ibas.

Ibas mengatakan pemerintah juga harus menjelaskan mengenai dana kompensasi bagi masyarakat miskin dan tidak mampu.

"Serta darimana dana itu diambil? Pemerintah juga harus menjelaskan bagaimana cara menetukan rumah tangga yang menerima dana kompensasi tersebut," katanya.