Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan menolak keputusan pemerintah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang telah resmi diumumkan pemerintah pada Senin (17/11/2014) malam.

Pasalnya ada lebih dari 86 juta orang pengguna sepeda motor termasuk kaum buruh yang menggantungkan nasibnya dari subsidi harga BBM.

"Jadi tidak benar kalau subsidi harga BBM hanya dinikmati oleh orang kaya saja," kata Presiden KSPI Said Iqbal, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (18/11/2014).

Menurutnya, pengusaha justru mendapatkan dua keuntungan akibat kenaikan harga BBM. Pertama, dari pengurangan subsidi BBM pengusaha mendapatkan keuntungan infrastruktur. Keduanya, keuntungan pengusaha tidak berkurang karena mereka menaikkan harga jual barang.

"Sungguh aneh di kala harga minyak dunia sedang turun (80 dolar AS//barel) tapi harga BBM di Indonesia dinaikan. Padahal APBN 2014/2015 menggunakan 105 dolar AS/barel untuk subsidi BBM. Berarti kelebihan dana subsidi," tegasnya

Menurutnya, program perlindungan sosial KIS, KIP dan KKS tidak ada hubungannya dengan pengalihan subsidi BBM. Sebab, kartu-kartu tersebut menggunakan anggaran lama yang dulu bernama JKN, BSM, KPS.

"Buruh tidak ada satu pun yang menerima kartu-kartu tersebut. Bahkan buruh ikut membayar untuk JKN/KIS. Hal ini diperparah dengan nilai kenaikan upah minimum (UMP/UMK) yang sangat kecil seperti UMP DKI hanya Rp2,7 juta. Sehingga kenaikan UMP ini menjadi sama saja bohong, sia-sia dengan kenaikan harga BBM," ungkap Iqbal.

Oleh karena itu, Iqbal menegaskan, buruh akan mempersiapkan aksi besar-besaran di 20 provinsi dan 150 kabupaten/kota untuk menolak kenaikan harga BBM tersebut.

"Dan meminta seluruh gubernur merubah ulang nilai UMP dan UMK lebih tinggi lagi dengan dampak kenaikan harga BBM ini," kata Iqbal.