TRBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kebijakan pengurangan subsidi BBM tidak akan menyebabkan naikknya rasio non performing loan (NPL) atau kredit bermasalah kata Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla atau yang akrab dipanggil JK.

Menurutnya, justru subsidi yang dialihkan ke sektor yang produktif itu bisa mengurangi potensi kredit macet. JK mengatakan dengan dibangunnya infrastruktur yang didanai dari pengalihan subsidi BBM itu, justru hal itu akan menjadi rangsangan bagi pertumbuhan ekonomi dan mempermudah investasi.

"Dengan itu kita bangun infrastruktur. Kalau (programnya) berjalan tidak akan macet (kreditnya). Justru kalau pemerintah tidak bisa menstimulus, kredit macet bisa lebih tinggi lagi," katanya usai menghadiri acara Risk And Governence Summit 2014, Hotel Dharmawangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (18/11/2014).

Lebih lanjut ia mengatakan, bahwa umumnya kredit bermasalah terjadi karena kondisi ekonomi suatu negara yang bermasalah. Namun dengan pengurangan subsidi BBM, diharapkan dana hasil pengalihan itu justru memperbaiki kondisi ekonomi.

Naiknya harga BBM bersubsidi Rp2.000, kata dia, akan mempengaruhi sektor-sektor konsumtif. Namun hal itu menurut tidak akan berlangsung lama, yakni sekitar tiga bulan. Setelahnya, kata JK, keadaan akan lebih baik dari sebelumnya, karena dampak dari pengalihan subsidi mulai terasa.

"Berarti orang-orang bisa lagi beli mobil, bisa bayar rumahnya," terang JK.

Selain itu dampak dari pengurangan subsidi BBM adalah inflasi. Wakil Presiden mengatakan pemerintah sudah memperhitungkan hal itu sebelum mengambil kebijakan pengurangan subsidi itu.

"Tidak ada tindakan yang tidak beresiko. Tapi dibanding daripada kita difisit lebih baik apa itu inflasi sedikit naik tapi APBN kita aman," tandasnya.