TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Demonstrasi penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) marak di hampir seluruh kota besar di Indonesia. Di Makassar, demonstrasi berujung pada bentrok dan pembakaran sepeda motor di dalam kampus Universitas Hasanudin (Unhas). Aksi serupa diramalkan akan terus terjadi selama satu bulan ke depan.

"Kondisi itu bisa mengakibatkan kerawanan keamanan dan mengganggu pemerintahan, jika tidak diantisipasi suasana bisa memburuk," ujar pengamat intelijen Ridlwan Habib di Jakarta, Rabu (19/11/2014).

Jokowi belum satu bulan menjabat. Pemerintahan yang baru terbentuk bisa terhambat jika situasi sosial masyarakat kacau gara-gara imbas kenaikan harga BBM. Apalagi, saat ini Jokowi belum mempunyai kepala badan intelijen negara (BIN) yang baru.

"Perlu diingat, Kepala BIN sekarang adalah kepala BIN era SBY. Padahal untuk menjamin akurasi informasi Kepala BIN harus orang yang paling dipercaya presiden," kata alumni S2 Kajian Stratejik Intelijen Universitas Indonesia itu.

BIN berfungsi memberikan data paling akurat terhadap situasi keamanan dan sosial politik bagi presiden. Data itu idealnya dilaporkan setiap hari sebelum pukul 8 pagi sehingga Presiden mempunyai gambaran nyata apa yang sedang terjadi di negara.

"Apakah daily briefing dari BIN itu masih berjalan? Apakah masih ada analisa harian setiap pagi di meja presiden?" kata Ridlwan.

Jabatan Kepala BIN sangat strategis dan vital, sebab intelijen adalah mata dan telinga pemerintah.

"Sebelum memutuskan sesuatu, Presiden harus melihat data dan saran analisis intelijen. Jika data dan saran tidak akurat, bisa dibayangkan apa yang terjadi, apalagi jika tidak ada," kata Ridlwan.

Karena itu, sebaiknya Jokowi segera menunjuk Kepala BIN yang baru sebagai mata dan telinga Presiden.

"Menteri sudah berganti semua, namun Kepala BIN, yang paling strategis, justru masih Kepala BIN era SBY. Pak Marciano dipilih SBY karena dia kepercayaannya," kata Ridlwan.