TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat mengaku heran dengan kebijakan Presiden Joko Widodo menurunkan subsidi BBM.

Demikian dikatakan Ketua DPP Demokrat Herman Khaeron di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (19/11/2014).

"Artinya menaikan harga BBM dikala semua indikator normal bahkan Harga minyak dunia rata-rata sedang turun di posisi 80 US$/barel, yang jauh dibawah asumsi di APBNP 2014 sebesar 105 US$/barel," ujar Herman.

Apalagi, kata Herman, baru saja rakyat  dibebani oleh kenaikan harga gas dan tarif dasar listrik, yang dalam teori ekonomi pasti berefek domino dimana berpengaruh terhadap sendi-sendi perekonomian lainnya.

Ia mengatakan mendekatkan harga BBM bersubsidi kepada keekonomisannya adalah  harapan para pengusaha BBM hilIr asing yang selama ini kesulitan melawan Pertamina sebagai pelaksana tugas BBM bersubsidi.

Dampak yang ditimbulkan kenaikan BBM akan memicu kenaikan harga-harga lainnya termasuk biaya transportasi, harga pangan, biaya bertani semakin meningkat, biaya nelayan melaut naik, dan secara umum beban hidup masyarakat dipastikan meningkat, dan dapat dipastikan pula jumlah rakyat miskin akan meningkat.

"Dikala situasi rakyat demikian, apa langkah pemerintah untuk memberi perlindunganya? Apa program pemerintah untuk meringankan beban rakyat tersebut? Semestinya untuk menaikan harga BBM di sertai langkah-langkah pasti antisipasi berbagai kemungkinan yang diakibatkannya termasuk program perlindungan dan kompensasi untuk rakyat miskin dan kurang mampu," ungkapnya.

Ia mengharapkan agar kenaikan harga BBM bukanlah pesanan SPBU asing dan negara-negara kapitalis agar usaha mereka di indonesia lebih kompetitif.

"Tetapi pada saat yang sama kebijakan ini membebani rakyat," ujar Herman.