Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi muktamar Surabaya, Saefullah Tamliha mendukung keputusan pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi.

"Secara hukum perundang-undangan, Presiden Jokowi punya kewenangan menaikan harga BBM. Karena dalam UU perubahan APBN 2014 penyesuaian harga BBM tidak memerlukan persetujuan DPR," kata Tamliha di Gedung DPR, Senayan, Selasa (18/11/2014).

Menurutnya fraksi PPP mendukung karena subsidi BBM akan habis pada Desember 2014.

"Kita mendukung dalam kapasitas bahwa subsidi BBM itu akan habis pada tanggal 10 Desember," katanya.

Lebih lanjut dikatakan Tamliha, dengan dinaikkannya harga BBM bersubsidi adalah solusi, untuk menyesuaikan harga pasca-batas subsidi yang telah ditentukan habis.

"Kalau nggak ada penyesuaian harga pastilah menimbulkan gejolak lebih luas di masyarakat karena tidak ada (subsidi) BBM. Karena itu kenaikan harga BBM sebagai solusi," katanya.

Selain itu, Tamliha menilai, saat ini subsidi BBM tidak tepat sasaran yang banyak dinikmati para pelaku usaha contohnya pelaku usaha di dunia industri. Selain itu, Jokowi memiliki kewenangan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi sebagai presiden tanpa melalui persetujuan DPR.

"Memang selama ini BBM bersubsidi nggak tepat sasaran. Banyak dinikmati pelaku-pelaku usaha untuk dijual di industri itu fakta di lapangan," kata Tamliha.