TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi Hukum Nasional (KHN) Profesor JE Sahetapy menilai, pekerjaan rumah presiden Joko Widodo bukan hanya menyelesaikan persoalan hukum yang belum tuntas hingga saat ini. Menurutnya, pemerintahan Jokowi harus membuat semua pihak sadar hukum.

"PR Jokowi bukan memperbaiki hukum saja. Harus ada budaya yang dikedepankan agar hukum mampu ditegakkan," kata Sahetapy dalam diskusi bertema 'Pekerjaan Rumah Sektor Hukum Pemerintahan Jokowi-JK' di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (19/11/2014).

Sahetapy menuturkan, budaya pertama yang harus ditegakkan adalah budaya rasa malu. Menurutnya, semua orang harus memiliki rasa malu jika hendak melakukan sesuatu yang melanggar hukum.

"Coba saja bayangkan, sekarang ada profesor yang gaji besar tapi masih korupsi juga. Itu tidak punya rasa malu," tuturnya.

Budaya kedua yang harus dikedepankan adalah budaya rasa bersalah. Menurutnya, kalau orang tidak memiliki rasa bersalah maka sekalipun telah disumpah untuk menduduki sebuah jabatan tetapi tetap melakukan tindakan korupsi.

"Dua budaya itu harus dikedepankan," ujarnya.