TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Sudah 30 hari Jokowi menjadi presiden, tapi belum juga mampu mengangkat Jaksa Agung dan Kepala BIN. Selain itu, belum ada evaluasi yang menyeluruh terhadap TNI dan Polri.

Akibatnya, tidak ada konsolidasi total terhadap penataan sistem hukum dan keamanan. Pemerintahan Jokowi terlihat kedodoran. Bentrokan TNI-Polri di Batam salah satu indikasi pemerintahan Jokowi kedodoran dalam mengantisipasi sistem keamanan.

"Indonesia Police Watch (IPW) menilai, Presiden Jokowi lebih tanggap dan lebih mampu bergerak cepat menaikkan harga BBM ketimbang mengangkat Jaksa Agung dan Kepala BIN. Seolah pembangunan sistem hukum dan keamanan tidak terlalu penting bagi Jokowi," kata Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, Kamis (20/11/2014).

 Padahal, rakyat sangat mengharapkan Jokowi segera mengangkat Jaksa Agung dan Kepala BIN agar penataan sistem hukum dan keamanan segera dilakukan, sehingga rakyat merasakan adanya kepastian hukum dan jaminan keamanan," tambahnya.

Sebulan kepemimpinannya, lanjut Neta, Jokowi perlu mempertajam strategi pembangunannya sesuai konsepnya, yakni revolusi mental. Sehingga rakyat benar-benar merasakan bahwa memang ada perubahan dan pemerintahan Jokowi memang beda dengan pemerintahan sebelumnya.

"Kasus bentrokan TNI-Polri di Batam adalah sebuah tamparan bagi pemerintahan Jokowi yang baru berjalan sebulan. Sebab itu Jokowi perlu segera mengangkat Jaksa Agung dan Kepala BIN yang baru serta mengevaluasi kinerja Kapolri serta Panglima TNI," saran Neta.

Sehingga konsolidasi pembangunan hukum dan keamanan, lanjutnyam  bisa segera dilakukan.

"Setidaknya potensi gangguan dan ancaman keamanan bisa diantisipasi serta terdeteksi sejak awal. Sehingga bentrokan itu tidak menjadi teror bagi masyarakat," Neta menegaskan.