TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana pemerintah menertibkan atribut Gerakan Aceh Merdeka (GAM) bukanlah hal yang harus dikhawatirkan. Demikian disampaikan Gubernur Aceh, Zaini Abdullah.

Menurut Zaini, yang terpenting saat ini adalah rencana pemerintah memberikan kewenangan tambahan ke pemerintah daerah Aceh. Zaini mengaku sudah mendengar rencana Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdjianto. Hal itu pun sempat dibahas dalam pertemuannya dengan JK.

"Jadi itu persoalan tak terlalu rumit soal bendera, Aceh mendukung pemerintah, karena Aceh sudah berdamai di bawah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)," kata mantan komandan GAM itu di kantor Wakil Presiden Jusuf Kalla, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (21/11/2014).

Kewenangan tambahan yang sempat dibahas dengan JK adalah soal pengelolaan Minyak dan Gas Bumi (Migas), dan percepatan pembangunan infrastruktur Migas di tanah rencong itu.

"Sudah ada kesepakatan agar diselesaikan dalam waktu yang tidak lama. kami senang sekali, ini sudah lama ditunggu oleh masyarakat," ujarnya.

Dasar dari penambahan kewenangan itu antara lain kata dia adalah perjanjian Helsinki, yang ditandatangani antara GAM dengan pemerintah Indonesia pada 2005 lalu. Disebutkan dalam perjanjian itu, pemerintah Indonesia memberikan sejumlah kewenangan untuk pemerintah daerah Aceh.

"Ini berlandaskan perjanjian Helsinki, karena belum semua (kebijakan) terimplementasikan," tandasnya.