Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Komisi III DPR-RI Aziz Syamsuddin mengatakan, pemerintah harus turun tangan untuk mencegah insiden TNI dengan Polri kembali terulang.

"Kesejahteraan TNI dan Polri harus ditingkatkan. Selain itu kami juga akan membahas RUU Peradilan Militer yang beberapa tahun tertunda untuk segera pemerintah mengusulkan kembali," kata Aziz saat dihubungi Tribunnews.com, Minggu (23/11/2014).

Aziz yang meninjau langsung lokasi bentrok antara TNI dan Brimob di Batam, Kepulauan Riau terdapat beberapa fakta ditemukan.

"Ada keterlibatan oknum ada, kemudian BBM ilegal yang disimpan, baru di beberapa titik juga ada,"katanya.

Lebih lanjut pihaknya mendesak Polri untuk mengusut tuntas penemuan beberapa tempat penampungan BBM ilegal di Batam.

"(Bentrok kemarin) masih berkorelasi dengan beberapa lokasi BBM ilegal yang ditemukan," lanjutnya.

Diberitakan sebelumnya, Komandan Resimen Militer (Danrem) 033 Wira Pratama (WP) Brigadir Jenderal (Brigjend) TNI Eko Margiono mengakui bahwa pelaku penyerangan Barak Teratai Satuan Brimob Polda Kepri di Tembesi adalah anggotanya dari Yonif 134 Tuah Sakti (TS).

Margiono menceritakan, peristiwa itu dikarenakan adanya saling pandang antara dua aparat saat mengisi bahan bakar minyak di salah satu tempat penjual bensin eceran di perumahan Buana Mas, Tembesi. Keributan terjadi antara anggota Yonif 134/TS dan anggota Brimobda Kepri, Rabu (19/11/2014) pagi sekitar pukul 10.15 WIB.

Keributan itupun berujung pada perusakan bangunan Barak Teratai Satbrimob Polda Kepri. Akibatnya, kaca bagian depan Barak Teratai pecah, namun tak menimbulkan korban jiwa.

Peristiwa penyerangan ini terjadi sekitar pukul 11.00 WIB, Rabu (19/11/2014). Sekelompok massa tiba-tiba menyerang ke Barak Teratai di Satbrimob Polda Kepri yang bertempat di Tembesi, Batam.