TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi Senior Golkar Popong Otje Djundjunan siap menandatangani penggalangan hak interpelasi. Hak tersebut digunakan terkait kebijakan pemerintah Joko Widodo menaikkan harga BBM.

"Itu bagus, Ceu Popong pasti (tandatangan), karena saya waktu bilang begitu menggunakan hak sebagai anggota DPR melekat pada diri saya, kalau ada masyarakat diwakili saya, dapil saya bertanya saya harus menjelaskan ari urang teh nyaho," kata perempuan yang akrab dipanggil Ceu Popong ketika ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Senin (24/11/2014).

Ceu Popong mengatakan saat paripurna terakhir sudah melakukan interupsi mempertanyakan kebijakan Jokowi. Meskipun rapat tersebut tidak mengagendakan persoalan BBM.

"Makanya Ceu Popong bilang ada pertanyaan bodoh dari saya, memang ini bukan forumnya karena menunggu tidak kunjung datang untuk forum BBM, pertanyaan sederhana kepada pimpinan, apakah pernah pimpinan DPR menerima surat dari pemerintah tidak nyebut Jokowi, ternyata tidak ada," ungkap Politisi Golkar itu.

Ceu Popong mengaku bukan tidak setuju pemerintah menaikkan harga BBM. Ia sadar kebijakan tersebut merupakan hak pemerintah tanpa izin dari DPR.

Namun, Ceu Popong mempertanyakan uang subsidi BBM akan dialihkan ke program apa. "Uang hasilnya pasti tidak dikorupsi tapi pemerintah mempunyai kewajiban beri penjelasan kebijakan. Kapan mau dibicarakan, dulu kenaikan harga BBM ada pembicaraan," kata Ceu Popong.