TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat mengaku belum menggalang dukungan hak interpelasi bagi pemerintah Joko Widodo. Hak tersebut muncul terkait kebijakan Jokowi menaikkan harga BBM.

Wakil Ketua Umum Demokrat Agus Hermanto mengatakan pihaknya menggunakan hak bertanya terkait kebijakan tersebut.

"Sekarang Demokrat belum menggalang interpelasi. Kita hanya ingin mempersoalkan kenapa harga BBM naik, kok engga ada persetujuan dari DPR," kata Agus di Gedung DPR, Jakarta, Senin (24/11/2014).

Fraksi Demokrat, kata Agus, masih melihat perkembangan mengenai kebijakan tersebut. Untuk itu, Demokrat menunggu jawaban dari Jokowi.

"Apa jawabannya, kalau jawaban proporsional, sesuai dengan yang ditanyakan, engga ada UU yang dilanggar, bisa dicukupkan," ujar Penasehat Fraksi Demokrat itu.

Namun bila jawabannya tidak memuaskan dan cenderung tidak profesional maka Demokrat akan menaikan status hak anggota dewan.