TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kebijakan pemerintah Joko Widodo yang menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dianggap tidak mengejutkan.

"Bagi saya, kebijakan kenaikan harga BBM diawal pemerintahan Jokowi ini tidak mengagetkan," kata Syarief Hidayatullah dalam diskusi “Kenaikan BBM ; Obat atau Racun ? ” Di Gedung Joeang, Jakarta Pusat, Senin (24/11/2014) siang.

Dia mengatakan wacana kenaikan harga BBM sudah bergulir jauh-jauh hari, diakhir masa pemerintahan presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menurutnya, satu bulan sebelum pelantikan Jokowi sebagai presiden, terjadi tarik ulur mengenai siapa yang seharusnya menaikkan harga BBM. "Nah, kebijakan itu mah tidak mau harus diambil oleh Jokowi, meskipun baru sebulan menjabat," katanya.

Menurutnya, salah satu cara terbaik yang bisa kita lakukan adalah meminta penjelasan kepada Jokowi, mengapa berani mengambil kebijakan seperti itu, serta meminta alasan yang dapat diterima oleh akal sehat masyarakat.

"Jika alasannya, tidak masuk akal, biarlah itu urususan pada politisi yang ada di Senayan. Tetapi jika alasannya masuk akal, kita mau tdak mau ya menerima dan mendukungnya," ujarnya.

Selain juga, kata Syarief, masyarakat harus mengawasi berbagai kebijakan pemerintah Jokowi yang akan memanfaatkan dana subsidi BBM untuk dialihkan kepada pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan agar tepat sasaran.