TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Bidang Politik DHN 45 Karyono Wibowo menilai kebijakan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sarat dengan kepentingan asing. Menurutnya, kebijakan pencabutan subsidi BBM agenda neoliberal, yang tujuannya menyempurnakan pasar bebas.

"Pencabutan subsidi sejatinya untuk melepaskan agenda pasar bebas. Kenapa kok buru-buru, saya curigai ini ada kepentingan asing," kata Karyono dalam diskusi "Kenaikan BBM ; Obat atau Racun ? ” di Gedung Joeang, Jakarta Pusat, Senin (24/11/2014) siang.

Menurutnya, pemerintah terjebak pada pilihan yang sulit menaikkan harga BBM. Hal itu dianggapnya karena pemerintah tidak memiliki ruang fiskal yang cukup luas. Apalagi, kata Dia, APBNP 2015 sudah ditetapkan oleh pemerintah sebelumnya.

"Mau tidak mau pemerintahan Jokowi-JK menaikkan harga BBM meskipun berdampak luas pada perekonomian nasional," tuturnya.

Dia mengaku, telah menyarankan kepada Jokowi untuk tidak menaikkan harga BBM selama satu semester dalam memerintah.

Menurutnya, pemerintah seharusnya mengeluarkan beberapa alternatif yang bisa dimaksimalkan. Dengan begitu, dia meyakini bahwa publik akan merasa puas jika tak terjadi kenaikan harga BBM pada November ini. "Tetapi mereka (pemerintah) punya kalkulasi lain," katanya.