TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kerja tim Direktorat Jenderal Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri mengidentifikasi rekaman data penduduk secara nasional terkait Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) dinilai masih lamban.

Dampaknya distribusi e-KTP di daerah menjadi ikut terhambat. "Itu memang harus dibenahi. Kita juga harus mengkritik soal itu," kata Wakil Ketua DPR, Fadli Zon saat dikonfirmasi wartawan saat meninjau server data e-KTP di kantor Ditjen Kependudukan Pencatatan Sipil Kemendagri, Jakarta Selatan, Selasa (25/11/2014) siang.

Namun, menurut Fadli, kadang tidak hanya kinerja di pusat yang lambat. Tapi ada di sejumlah daerah yang belum siap dengan peralatannya.

Belum lagi di daerah kerap merekam data ganda, yang akhirnya perlu diindentifikasi di Ditjen Dukcapil Pusat. "Kalau di kelurahan-kelurahan mungkin tidak terlalu siap dengan alat-alat," ujarnya.

Contohnya Fadli sendiri. Satu tahun lalu sudah merekam data di kelurahan, namun sampai saat ini belum mendapatkan E-KTP. "Saya belum dapat," ujarnya.

Karenanya, Politikus Partai Gerindra itu meminta pemerintah inovatif dalam mengatasi masalah pendistribusian e-KTP ini. Karena melihat anggaran dan waktu yang sudah terlalu lama terkait proyek ini, masih sangat banyak yang belum menerima e-KTP.

"Saya rasa ini yang harus kita perbaiki proses distribusinya supaya lebih cepet hasilnya," imbuhnya.