TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Fraksi Golkar Azis Syamsuddin menyinggung pernyataan Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdjiatno dalam rapat paripurna DPR. Tedjo menginstruksikan Polri tidak memberikan izin keamanan Munas Golkar di Bali.

"Statement Menkopolhukam, kalau itu iya, maka segera ditarik. Juga meminta, agar Menkopolhukam tidak seluruh partai dicampuri pemerintah yang bersifat politis," kata Azis dalam ruang rapat paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/11/2014).

Azis menjelaskan Munas Golkar tetap digelar sesuai waktu yang direncanakan 30 November-4 Desember 2014. Apalagi DPP Golkar telah menyampaikan izin kepada Kapolri dan Kapolda Bali untuk pelaksanaannya. Azis meminta doa supaya Munas ini berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan.

Selain itu Azis juga menyoroti adanya kabar surat dari Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto tentang pelarangan menteri hadir dalam rapat di DPR. Meskipun surat tersebut ia baca dari media sosial. Ia berharap surat tersebut diklarifikasi karena menghambat kinerja DPR.

Apalagi, sebagai Ketua Komisi III, pihaknya tidak bisa bekerja sama dengan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly untuk menyeleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang habis masa jabatannya.

"Karena itu, saya minta Presiden mencabut surat seskab, atau memberhentikan seskab," kata Azis.