TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyesalkan turut campurnya pemerintah dalam pelaksanaan Munas Golkar di Bali.

Hal itu terkait dengan pernyataan Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menkopolhukam) Tedjo Edhy Purdijatno yang menginstruksikan Polri tidak memberikan izin keamanan di Bali.

"Ya kalau takut enggak usah jadi pemerintah. Karena tugas mereka mengatur untuk tidak ada keributan. Nanti malah dituduh meruncing suasana. Serahkan itu pada mekanisme. Semua ada petugasnya. Kan Jokowi naik ekonomi class bilang Indonesia aman, kok Menkopolhukamnya bilang engga aman?" tanya Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/11/2014).

Politisi PKS itu meminta pemerintah tidak mencampuri urusan partai politik. Hal itu seperti terjadi pada konflik PPP serta surat dari Sekretaris Kabinet (Seskab) mengenai larangan menteri menghadiri rapat di DPR.

"Jangan pakai birokrasi negara ini untuk tujuan-tujuan yang menyeret pelanggaran," katanya.

Ia pun meminta Presiden Joko Widodo memiliki penasehat politik dan hukum yang mumpuni untuk membaca situasi Indonesia.

"Saya harapkan Jokowi memiliki penasehat politik dan hukum yang canggih. Jokowi boleh tidak mengerti banyak masalah, mantan walikota tidak terbiasa dengan politik nasional, tapi penasehatnnya jangan bodoh," imbuhnya.

Fahri mengatakan pemerintah tidak dapat mengintervensi internal partai politik.

"Rezim itu sudah kita tinggal sejak zaman orba. Kami minta pemerintah pelajari perundang-undangan. Tidak ada lagi rezim berikan izin, adanya rezim pemberitahuan," ungkapnya.