TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham mengatakan pernyataan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Tedjo Edhy Purdijatno yang melarang munas Golkar di Bali 30 November mendatang jelas-jelas mengintervensi partainya.

"Kita hormati Menkopolhukam kalau memang mengingatkan. Karena tugas pemerintah memang itu. Tapi kalau itu intervensi, kita akan lakukan perlawanan," kata Idrus di dampingi ketua DPD Provinsi Se-Indonesia di Hotel Sultan Jakarta, Rabu (26/11/2014).

Menurutnya sikap Menkopolhukam itu juga sudah dapat dikategorikan mencederai semangat reformasi yang telah didengungkan selama ini.

"Ini hak warga negara untuk dihargai," jelasnya.

Sebelumnya Tedjo mengatakan, sejumlah pihak, utamanya Polri dan DPP Partai Golkar, mau memikirkan nasib sektor pariwisata Indonesia. Apalagi kalau Munas tersebut mengakibatkan insiden bentrokan yang lebih besar.

"Hal-hal inilah yang saya ingtkan pada mereka itu untuk berhati-hati dalam melaksanakan Munas di Bali," kata Tedjo ditanyai wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (26/11/2014).

Kalaupun harus tetap dilaksanakan pada akhi bulan ini, kata Tedjo, lebih baik Partai Golkar mencari tempat yang tidak ramai wisatawan mancanegara.

"Kalaupun toh dilaksanakan, cari saja tempat lain, yang sepi, yang tidak ada orang. Silakan saja. Silakan. Saya gak ada masalah," kata Tedjo.