TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Indonesia Police Watch (IPW) mengimbau Kapolda Bali tidak memberikan rekomendasi ke Mabes Polri, sehingga Kapolri Sutarman bisa melarang dan tidak memberi izin bagi pelaksanaan Munas Golkar pada 30 November hingga 3 Desember 2014 mendatang. Sebab Munas Golkar itu berpotensi kacau yang bisa membuat kerusuhan di Bali.

"Indonesia Police Watch (IPW) memberi apresiasi pada Menko Polhukam yang sejak awal sudah meminta Polri agar tidak mengeluarkan izin pelaksanaan Munas Golkar. Permintaan Menko Polhukam itu tentu atas dasar analisa situasi dan kondisi Partai Golkar yang kian panas. Untuk itu Kapolri patut mencermati kondisi ini, sehingga tidak sekadar tidak memberi izin tapi juga melarang pelaksanaan Munas Golkar," demikian Neta S Pane, Ketua Presidium Indonesia Police Watch dalam keterangan tertulisnya, Rabu (26/11/2014).

IPW juga berharap Kapolda Bali segera menjelaskan ke Mabes Polri bahwa kondisi Pulau Dewata saat ini sangat kondusif. Sehingga, jika Munas Golkar dipaksakan akan terjadi kekacauan yang bisa berbuntut kerusuhan, yang tentu akan mengganggu stabilitas kamtibmas di pulau itu.

Bali pasca teror bom sudah sangat kondusif dan wisatawan sudah merasa nyaman di Bali. Jangan sampai kenyamanan ini terganggu dan membuat wisatawan hengkang dari kawasan itu.

IPW menilai Munas Golkar di Bali sangat berpotensi menjadi bentrokan besar antar massa pro dan kontra Munas IX partai 'pohon beringin'. Sebab sebelumnya sudah terjadi bentrokan dalam rapat pleno di DPP Golkar di Slipi
Jakarta.

Untuk menghindari potensi kerusuhan yang lebih besar saat munas diselenggarakan di Bali, Kapolda Bali dan Kapolri harus melarang pelaksanaan munas itu. Potensi kekacauan di munas sudah terlihat, sebab acara itu menghadirkan lebih banyak kader Golkar dari DPD 1 dan DPD 2 seluruh Indonesia.

Kapolda Bali dan Kapolri perlu melihat bahwa fakta ini bisa mengganggu kamtibmas di Pulau Bali. Sebab itu, tidak ada lagi alasan bagi jajaran Polri untuk tidak melarang penyelenggaraan Munas Golkar. Bagaimana pun Bali menjadi tolok ukur keamanan Indonesia bagi masyarakat internasional. Jangan hanya gara-gara kepentingan segelintir elit politik, kepentingan nasional yang lebih besar terabaikan.