TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Tedjo Edhy Purdijatno dinilai telah terjebak dalam situasi politik.

Demikian disampaikan direktur eksekutif Indo Survey and Strategy (ISS) Hendrasmo kepada wartawan di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (26/11/2014).

Pernyataan tersebut menanggapi sikap Tedjo yang memerintahkan jajaran Polri tidak mengeluarkan izin penyelenggaraan Munas Golkar di Bali pada akhir November 2014 ini.

"Menkopolhukam kelihatannya terjebak dalam intervensi politik, harusnya dibiarkan saja dinamika Partai Golkar berlangsung. Tidak usah ikut campur," kata Hendrasmo.

Hendrasmo mengingatkan agar jajaran pembantu di kabinet Presiden Jokowi tak banyak melakukan sesuatu di ranah yang bukan masuk dalam legitimasinya.

Hendrasmo melihat memang sejauh ini jajaran menteri Jokowi sudah mulai menunjukkan keberpihakannya.

Keberpihakan pertama terlihat dilakukan Menteri hukum dan HAM Yasonna Laoly yang dengan cepat memberikan mandat kepengurusan partai PPP kepada kubu Rhomahurmuzy. Sayangnya, kata Hendrasmo, hal tersebut terulang dengan langkah Menkopolhukam malam tadi.

"Menteri Jokowi melihat pihak-pihak mana yang punya komunikasi dan terlihat akomoditif dengan Jokowi akan didukung. Jadi jelas berpihak dan sudah lakukan intervensi," kata Hendrasmo.