TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Pangi Syarwi Chaniago menilai prahara di Partai Golkar tak lepas dari campur tangan pihak ketiga.

Menurutnya, Golkar harus merapatkan barisan agar pihak ketiga tidak mampu mengintervensi. "Kalau Golkar terlambat sedikit saja merapatkan syaf atau barisan, bukan tidak mungkin nasib Golkar akan sama tragisnya dengam partai rumah besar umat Islam yaitu PPP," kata Pangi melalui pesan singkatnya, Kamis (27/11/2014).

Pangi menuturkan, dirinya menyoroti pemerintahan Jokowi sudah dua kali melakukan blunder dalam menengahi permasalahan partai politik di Indonesia.

Pertama intervensi dan ikut campur urusan rumah tangga PPP dengan adanya keputusan Kemenkumham yang mengesahkan kepengurusan Romahurmuziy.

"Padahal kasus masih dalam penanganan mahkamah partai dan belum ada rekomendasi Mahkamah partai, kok baru tiga hari jadi Menteri, dia (Yasonna Laoly) sudah mengeluarkan keputusan mengesahkan kepengurusan Romi, sehingga banyak menjadi tanda tanya besar sampai sekarang," tuturnya.

Pangi menuturkan, blunder kedua pemerintahan Jokowi adalah campur tangan terhadap rumah tangga Golkar karena meminta Polri untuk tidak memberikan izin Munas di Bali.

Menurutnya, ini sejarah dan pengalaman baru yang dimiliki bangsa kita. Belum pernah terjadi Polri tak mengizinkan Munas, aneh bin ajaib sikap Polri dan Menkopolhukam.

"Sekarang pemerintah kembali terkesan melakukan intervensi dan campur tangan terhadap problem internal Golkar. Sunguh sangat disayangkan," katanya.