Polri Disarankan Profesional Sikapi Polemik Munas Golkar
Polri disarankan profesional mengemban tugasnya berkaitan dengan pengamanan penyelenggaraan Munas Partai Golkar
Penulis: Edwin Firdaus
Editor: Hendra Gunawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Polri disarankan profesional mengemban tugasnya berkaitan dengan pengamanan penyelenggaraan Munas Partai Golkar di Bali pada akhir November dan awal Desember 2014.
Pengamat politik dan tranparansi anggaran, Uchok Sky Khadafi juga mengimbau Polri dan jajarannya tak terintervensi pemerintah.
"Kalau polisi tidak mengizinkan Munas (Golkar) ini, maka image di publik akan jelek, dianggap sebagai perpanjangan kekuasaan, dan polisi tidak profesional," kata Direktur Investigasi FITRA tersebut saat berbincang dengan Tribun, Kamis (27/11/2014).
Uchok memprediksi, jika Polri tidak mengeluarkan ijin penyelenggaraan, maka akan rawan digugat. Pasalnya, kata Uchok tak ada dasar yang kuat untuk melarang penyelenggaraan tersebut.
"Polisi harus mengizin acara (Munas) tersebut agar nanti tidak digugat," tegas Uchok.
Pernyataan Uchok itu menanggapi imbauan Menkopolhukam agar jajaran Polri tak mengeluarkan ijin Munas Golkar di Bali akhir November dan awal Desember 2014 ini, lantaran faktor keamanan dan pariwisata.