TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menilai perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menenggelamkan kapal-kapal asing pencuri ikan merupakan bentuk ketegasan pemerintah mempertahankan sumber daya dan wilayah perairan Indonesia.

"Tetapi bukan semuanya akan dibakar (dan ditenggelamkan), melainkan hanya contoh ketegasan sikap Indonesia. Ini untuk menunjukkan ketegasan sikap pemerintah bahwa Indonesia tak akan memberi toleransi terhadap penangkapan ikan secara ilegal," kata Juru Bicara Kemlu, Michael Tene di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2014).

Tene menjelaskan, penenggelaman kapal asing yang melakukan illegal fishing, yang dimaksud presiden, tentu tetap memperhatikan berbagai hal dan perjanjian negara. Pembakaran kapal juga dilakukan sesuai dengan situasi dan peraturan yang ada.

"Jadi, tidak semuanya akan dilakukan tindakan penenggelaman atau pembakaran kapal. Ini untuk memberikan efek jera agar tidak ada lagi nelayan asing yang masuk wilayah perairan Indonesia untuk mencuri ikan. Jadi tujuannya adalah untuk pencegahan," kata Tene.

Menurut Michael, kasus illegal fishing yang perlu ditindak keras seperti perintah Presiden yakni kasus penangkapan ikan secara ilegal dan masif oleh pemodal kuat dengan menggunakan kapal-kapal besar. Sedangkan untuk kasus nelayan tradisional yang tertangkap melewati batas wilayah perairan negaranya, biasanya nelayan akan dipulangkan ke negaranya.

"Misalkan antara Indonesia dan Malaysia ada kesepakatan untuk menangani kasus nelayan-nelayan tradisional yang menangkap ikan hingga melewati batas perairan negaranya, nelayan tidak dihukum tetapi akan dipulangkan ke negaranya," kata Tene.