TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Serikat Pekerja PT Indonesia Asahan Alumunium pernah meminta pemerintah bijak mencari solusi untuk mengatasi krisis listrik di Sumatera Utara (Sumut). Kini giliran anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang angkat bicara soal hal tersebut.

Sartono Hutomo, anggota DPR dari fraksi Partai Demokrat, menyikapi kebijakan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno tentang wacana pengalihan 220 Megawatt (mw) pasokan listrik Inalum ke PT PLN (Persero).

"Kami berharap menteri BUMN berpikir ulang mengenai kebijakannya itu. Karena pengalihan tersebut ke depan bisa berdampak langsung ke para perkerja. Dan bukan solusi bagaimana cara untuk mengatasi kelangkaan listrik di Sumut," kata Sartono Hutomo, Jumat (28/11/2014).

Menurut Sartono, pengalihan pasokan listrik sebesar 220 mw ke PLN, berarti menghentikan sekitar 50-75 persen produksi di Inalum.

"Harapan kami pemerintah lebih objektif dan realistis dalam menyelesaikan masalah kelistrikan, tentunya kedepan Inalum dapat bertumbuh dengan baik. Dan para karyawan tidak resah kehilangan pekerjaannya," kata Sartono.

Dia juga menyayangkan rencana yang dilakukan Menteri BUMN. Untuk itu Sartono kembali menegaskan agar pemerintah untuk mengkaji ulang permintaan tersebut. Menurutnya penjualan listrik yang dimaksud otomatis akan langsung berakibat terhadap daya produksi Inalum itu sendiri 50 persen yang tentunya berdampak langsung kepada pemutusan Hubungan Kerja/PHK/ pengurangan karyawan.

"Pemerintah harus menghargai nasionalisasi Inalum pada November 2013 yang lalu, dimana pemerintah berhasil menasionalisasi aset ini setelah 30 tahun dikelola oleh Jepang, dengan biaya akuisisi sebesar Rp 5,5 triliun Kurs saat itu," katanya.

Adapun saran mantan bendahara umum Partai Demokrat ini sebaiknya pemerintah berupaya meningkatkan kapasitas produksi PT Inalum. Mengingat kebutuhan alumunium nasional sebesar 700 ribu ton. Sedangkan PT Inalum memiliki kapasitas 240 ribu.

"PT Inalum adalah salah satu perusahaan peleburan alumunium yang sangat lengkap di Asia Tenggara. Kalau pemerintah memang serius dalam mengatasi krisis listrik di Sumut harusnya pemerintah mengupayakan dibukanya kembali PLTGU Begawan dari penyegelan kejaksaan & mendorong penyelesaian Korupsi di PLTGU tersebut," imbuhnya.