TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning mendesak Presiden Jokowi untuk selesaikan kasus outsourcing BUMN.

"Hampir dua tahun permasalahan outsourcing BUMN belum juga terselesaikan. Padahal kelengkapan kasus ini untuk segera dieksekusi oleh Menteri BUMN sudah terpenuhi," ujarnya di Jakarta, Sabtu (29/11/2014).

Sebagai inisiator dan deklarator rekomendasi Panja outsourcing BUMN DPR RI, dirinya akan bereaksi sangat keras jika Menteri BUMN baru (Rini Soemarno), tidak juga segera menangani dan menyelesaikan kasus outsourcing BUMN ini.

"Tidak ada alasan bagi Rini untuk menunda lagi pelaksanaan rekomendasi Panja outsourcing BUMN," ujarnya.

Apalagi, ujar dia,  pasca terbitnya rekomendasi itu, juga sudah ditindaklanjuti dengan capaian-capaian bersama melalui rapat-rapat DPR dengan pemerintah (Menaker dan Meneg BUMN). Ribka mengingatkan pemerintah harus segera mewujudkan sekaligus menyelematkan nasib ekonomi dan kesejahteraan pekerja outsourcing BUMN ini.

"Bahwa hubungan direksi dan karyawan di BUMN bukan sebagai 'bos' dan 'budak' tapi hubungan Konstitusional, Sehingga pemahaman ini sebagai bentuk revolusi mental di tubuh BUMN, dan Jokowi berkewajiban untuk memulainya dari kasus ini," katanya.