TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendengarkan seluruh keluhan dari Buruh Migran Indonesia (BMI) dari delapan negara melalui e-blusukan di Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (30/11/2014).

Salah satu keluhan yang disampaikan para buruh migran adalah masalah mengenai Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN).

Kepada Presiden, seluruh Buruh Migran serempak meminta KTKLN, yang dinilai sangat merugikan mereka itu dihapus oleh pemerintah.

"Pak KTKLN sangat membebani kami secara mental apalagi materi. Permintaan kami KTKLN dihapus. Bukan direvisi atau dievaluasi dengan kartu-kartu sejenisnya. Kami minta KTKLN dihapus," demikian permintaan perwakilan Buruh Migran yang berasal dari Brunei Darussalam.

Hal senada juga disampaikan para buruh migran yang ada di Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Taiwan, Hongkong, Korea Selatan, Mesir, dan Saudi Arabia melalui fasilitas video conference kepada Jokowi.

Karena, perwakilan Brunei Darussalam yang mengaku berasal dari Cirebon itu sangat membebani mental para buruh migran tatkala pulang ke tanah air.

Kata dia gara-gara KTKLN itu para BMI atau TKI yang di luar negeri menjadi sapi perah parah oknum Imigrasi, PJTKI di Bandara Udara, saat pulang kembali ke tanah air.

Mendengar hal itu, Jokowi pun langsung memutuskan dan memerintahkan kepada Kepala BNP2TKI, Nusron Wahid agar KTKLN dihapus.

"Saya putuskan KTKLN dihapus, dicabut semuanya. Sekali lagi, KTKLN dihapus," tegas Jokowi menjawab keluhan para buruh Migran.