TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Salah satu anggota Tim Penyelamat Partai Golkar Agung Gunandjar Sudarsa menuding pidato Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) pada Musyawarah Nasional (Munas) di memutarbalikkan fakta.

"Jangan terlalu mudah mendengarkan pidato ARB (Ical), karena sesungguhnya adalah pemutarbalikan fakta yang ada. Sidang Komisi A diputuskan secara sepihak, diketok dalam posisi banyak peserta rapimnas memprotes dengan posisi berdiri. Tidak meminta persetujuan lebih dahulu peserta sidang komisi, terjadi keributan yang hampir chaos," kata Agun yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar melalui pesang singkat, Minggu (30/11/2014) malam.

Begitu pula, ujar Agun, dalam rapat pleno DPP tanggal 24 dan 25 dengan agenda persiapan Munas. Ical dianggap tidak dapat menyelenggarakan sampai tuntas, akhirnya berlanjut dengan dua versi.

Pada rapat pertama, cerita Agun, dilanjutkan oleh Theo Sambuaga yang dalam tempo sekitar dua menit mengetok Munas tanggal 30 November di Bali tanpa minta persetujuan pengurus pleno sebagai peserta rapat yang memegang kedaulatan tertinggi yang bersifat kolektif (ps 19 AD).

Lalu, rapat berlanjut oleh waketum pak Agung Laksono atas desakan peserta rapat, yang memutuskan mosi tidak percaya terhadap ARB dan menonaktifkan sebagai Ketum. Yang sekaligus pada saat yang sama membentuk Tim Penyelamat partai.

"Kepada seluruh peserta Munas di Bali, saya ingatkan, mana realisasi KTA berasuransi kenyataannya pihak asuransi tidak mau bayar, karena uang premi yang dibayarkan oleh masing-masing anggota/pengurus/anggota DPR tidak disetorkan ke pihak asuransi," katanya.

Agun kemudian mengungkap janji-janji Ical terdahulu. Agun mempertanyakan  realisasi bantuan rutin untuk DPD, kemudian janji terkait dana abadi Rp 1 triliun untuk kelangsungan hidup partai.

"Mana Gedung berlantai lantai untuk DPP, semua tak ada yang terealisir dengan baik dan benar. Mana bantuan untuk sukses pileg 2014? Mengundang orang lain untuk hadir dalam munas dan berlomba dalam munas, tidak masuk akal, dimana segalanya sudah diatur tanpa dirapatkan lebih dahulu. Penyelenggaranya, pimpinan sidangnya, materinya, tata tertibnya, semua penuh rekayasa," papar Agun.

Ia berharap kepada seluruh DPD Partai Golkar, saatnya untuk jujur dan berani menyelamatkan partai dari oligarki yang penuh tekanan dan ancaman. "Gunakanlah kesempatan baik ini," Agun menegaskan.