TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Ketua Umum Partai Golkar, Jusuf Kala atau yang akrab dipanggil JK, menyayangkan proses politik yang tengah berlangsung di dalam Musyawaran Nasional (Munas) Partai Golkar, di Bali.

Kata JK banyak hal yang dilakukan tidak secara demokratis. [BACA: Skenario Terselubung di Munas Golkar].

Kepada wartawan di kantor Wakil Presiden RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Senin (1/12/2014), JK mengatakan salah satu yang disayangkan adalah pemilihan secara terbuka.

JK yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden RI ini berpendapat pemilihan harusnya berjalan tertutup, seperti yang ia lalui saat memenangkan pemilihan ketua umum Partai Golkar pada Munas 2004 lalu.

"Kita sayangkan itu kalau tata cara seperti itu bisa menimbulkan masalah. Harusnya pemilihan langsung, tertutup, diterima semua orang," katanya.

Agenda Munas Golkar adalah pemilihan calon Ketua Umum Golkar.

Prosedurnya kandidat baru boleh maju ke tahap selanjutnya dan menyandang status calon ketua umum setelah mendapatkan minimal 30 persen suara.

Rencana itu mendapat protes dari kubu partai yang kontra dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie atau yang akrab dipanggil Ical.

Salah satu yang tidak setuju adalah Ketua Presidium Penyelamat Partai Golkar, Agung Laksono. Kata dia dengan pemilihan terbuka maka secara tidak langsung para pemegang hak suara akan terintimidasi untuk memilih sesuai aspirasinya. [BACA: Agung Laksono Bilang Ical Didukung Karena Intimidasi dan Transaksi].

Menurut JK banyak pihak pastinya tidak bisa menerima proses-proses yang berlangsung di Munas tersebut. Hal itu pastinya menimbulkan perpecahan yang lebih parah dari apa yang sudah terjadi belakangan ini.

"Pasti sebagian nanti tokoh Golkar tidak menerima hasil itu, nanti kan bisa menimbulkan perpecahan lagi," ujarnya.

JK berharap perpecahan itu tidak terjadi. Ia mengaku tidak mau partai berlambang pohon beringin itu mengalami nasib yang sama seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang kini pecah.