TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad mengatakan, potensi terjadinya korupsi ada pada sektor mineral dan batu bara (Minerba). Sektor itu pun menjadi perhatian khusus dari KPK.

"KPK juga monitoring penyelenggaraan Minerba. Ini melibatkan pemerintah provinsi, kabupaten/kota untuk perbaiki tata kelola perizinan pertambangan," kata Samad di Balai Kartini usai pembukaan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi 2014, Jakarta, Selasa (2/12/2014).

Samad menyayangkan izin usaha pertambangan (IUP) kerap disalahgunakan. Menurutnya, dari data yang diperoleh KPK ada sebanyak 50 persen IUP tidak memiliki nilai pokok wajib pajak (NPWP).

"Bahkan 50 persen perusahaan tambang tidak membayar royalti, tidak membayar iuran tetap, reklamasi dan sebagainya. Ini kita mau perbaiki," tuturnya.

Masih kata Samad, perlahan-lahan pihaknya akan memperbaiki sistem yang salah tersebut. Menurutnya, dari hasil monitoring, supervisi pihaknya berhasil meminta bantuan pemerintah provinsi untuk mencabut izin tambang yang tidak sesuai.

"Kita juga berhasil meningkatkan PNBP ESDM sebesar Rp 7 triliun. SDA kita potensinya besar, jadi pendapatan kedua terbesar setelah pajak," Abraham Samad menegaskan.