TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK) mengatakan konflik di Laut Tiongkok Selatan bukan karena perebutan jalur transportasi melainkan rebutan sumber daya alam yang ada di wilayah konflik tersebut.

Dalam pemaparannya pada acara "Public Forum on Maritime Coorperation in East Asia: Opportunities and Challaenges," di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta Pusat, Selasa (2/12/2014), JK mengatakan konflik yang terjadi selama ini di Laut Tiongkok Selatan masih bisa diselesaikan dengan kerjasama antara pihak-pihak terkait.

"Konflik di laut bukan karena traffic (lalu lintas), tapi karena sumber daya alam (SDA). Saya paham, isu laut Tiongkok Selatan ‎bukan tentang menggunakan laut untuk transportasi, tapi apa yang ada di bawah laut," katanya.

Wakil Presiden berharap Asian Peace and Reconciliation  Council (APRC) yang juga menyelenggarakan forum tersebut, dapat ikut membantu menyelesaikan konflik tersebut melalui kerjasama ekonomi antara negara-negara terkait.

Indonesia menurut JK yang juga sudah berkomitmen untuk lebih memanfaatkan sektor kelautan dibandingkan pemerintahan sebelumnya, juga akan memanfaatkan potensi lautnya selain untuk kesejahterahaan rakyat, juga untuk kesejahterahan negara-negara sahabat.

Oleh karena itu menurut JK konflik Laut Tiongkok Selatan sangat mempengaruhi kebijakan pemerintah terkait kelautan, karena lokasinya juga berdekatan dengan Indonesia.

"Kami sadar setiap negara di kawasan Asean berbicara soal Laut Tiongkok Selatan. Tentu Indonesia sangat peduli," ujarnya.

Di Indonesia yang terdiri dari kepulauan, laut bukan lah pemisah melainkan sebagai pemersatu. Maka tidak heran jika pemanfaatan laut termasuk dengan meningkatkan infrastrukturnya dapat membantu pertumbuhan Indonesia.

"Karena itu, sejak saat ini, menteri kami sering mengkritisi dan memberikan komentar yang keras‎ bagaimana laut atau maritim Indonesia bisa memberikan kesejahteraan yang lebih baik kepada negara," tandasnya.