TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rombongan Dewan Masjid Iran menyambangi Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK), di kantor Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (3/12/2014).

Mereka menagih janji JK terkait kunjungan mantan ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) itu ke Iran.

Duta Besar Indonesia untuk Iran, Dian Wirengjurit, yang mengantar rombongan Iran tersebut menemui JK mengatakan para pengurus Dewan Masjid Iran itu menanyakan langsung kapan JK bisa menyambangi Iran.

"Pak JK menyanggupi, tapi belum disebutkan tanggalnya," katanya.

Dalam pertemuan itu ia sebagai Duta Besar Indonesia untuk Iran juga melaporkan ke JK soal perkembangan hubungan kerjasama antara Indonesia dan Iran yang terus turun beberapa tahun terakhir. Kini nilai kerjasama antara kedua negara itu mencapai 560 juta USD.

Kata dia Malaysia dan Singapura memiliki nilai transaksi yang lebih tinggi dalam kerjasamanya dengan Iran. Philipina dan Vietnam diprediksi akan mengikuti jejak Malaysia dan Singapura.

Dian menduga turunnya nilai transaksi antara Indonesia dan Iran terjadi karena sanksi PBB yang diberikan untuk Iran. Padahal sanksi tersebut tidak mempengaruhi hubungan bisnis negara tersebut.

"Kita kadang-kadang mispresepsi tentang Iran, karena dalam sanksi (PBB) maka tidak bisa berbuat apa-apa. Persepsi itu tidak akurat, negara lain bisa berdagang dengan Iran," ujarnya.

Iran, kata dia, punya cadangan Minyak dan Gas Bumi (Migas) yang luar biasa, bahkan merupakan salah satu yang terbanyak di dunia. Indonesia pun ikut mengkonsumsi Migas dari Iran, namun produk tersebut dibeli dari tangan ke tiga, dan tidak langsung dibeli dari Iran.

"Sementara setengah kebutuhan kita itu impor. Kita ingin kerjasama langsung," terangnya.

Selain Migas menurutnya Iran sukses dalam membangun infrastruktur di negri nya sendiri. Mulai dari pembangunan jalan serta instalasi pipa untuk air dan gas bumi.