TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan dukungannya terhadap Perppu Pilkada. Politisi PPP Syaifullah Tamliha mengaku dirinya ikut menandatangani perjanjian antara Koalisi Merah Putih (KMP) dengan Demokrat.

"Saya adalah orang terakhir setelah SBY tandatangan pada tanggal 1 Oktober di Hotel Mulia. Kalau ada yang khianati bisa tuntut ke pengadilan," kata Tamliha yang saat itu menjabat sebagai Sekjen PPP ketika dikonfirmasi di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (5/12/2014).

Ia pun meminta KMP konsisten dengan perjanjian yang telah ditandatangani tersebut. Menurut Tamlihan bila ada yang mengkhianati orang tersebut tidak layak disebut teladan.

"Walaupun politik itu penuh tipu muslihat jangan lah kemudian kita mengajari rakyat. Parpol sumber kader bangsa," ujarnya.

Ia berharap Golkar konsisten dengan perjanjian yang telah ditandatangani tersebut. "Saya harap betul dengan Ical maupun Idrus untuk konsisten dengan tandatangan itu. Jangan kita ditipu. Orang DPR seperti saya saja bisa ditipu. Oleh karena itu konsistensi seseorang dalam tandatangan enggak boleh dikhianati," kata Tamliha.

PPP, kata Tamliha, mendukung perppu tersebut. Mengenai kisruh kepemimpinan di PPP, menurut Tamliha tidak terkait dengan perppu pilkada. Ia yakni Romahurmuziy dengan Djan Faridz konsisten dengan perjanjian perppu pilkada.

"Kalau dia kader PPP betul-betul wakil rakyat setuju (pilkada) secara langsung," ujarnya.