TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presidium Penyelamat Golkar segera mendaftarkan kepengurusan hasil Musyawarah Nasional IX Ancol kepada Kementeria Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenhukham).

Demikian diungkapkan sekretaris presidium Tb Ace Hasan Syadzily di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Minggu (7/12/2014). "Kita secepatnya dalam munas akan segera mendaftarkan kepada kemenkumham, sesuai yang diamanatkan kepada partai politik," kata Ace.

Padahal, Sekretaris Jenderal Golkar versi Munas Bali Idrus Marham menyatakan pihaknya juga akan menyerahkan kepengurusan kepada Kemenkumham, besok. "Kami meyakini apa yang dilakukan oleh kami di Munas, organisasi, sesuai dengan AD/ART," tuturnya.

Bila dibawa kepada proses hukum, Ace yakin pemerintah akan obyektif dalam mengesahkan kepengurusan Golkar. "Siapa yang munas konstitusional, anggaran rumah tangga anda lihat. Ini suasana lebih terbuka," kata Ace.

Sebelumnya, Partai Golkar akan segera melaporkan kepengurusan yang diketuai Aburizal Bakrie periode 2014-2019. Sekjen Golkar Idrus Marham menyebut pekan depan pihaknya akan menyerahkan dokumentasi kepada Kementerian Hukum dan HAM.

"Setelah kita sampaikan pada hari Senin (8/12/2014), saya tidak akan ragu," kata Idrus di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (5/12/2014).

Idrus mengaku pendaftaran kepengurusan partai politik ke kemenkumham cukum mudah. Sebab, Idrus telah dua periode sebagai sekjen.

"Simple, untuk dapat pengesahan kepengurusan dari pemerintah yang dilakukan kemenkumham, kita mengirim surat yg dilampiri susuan kepengurusan AD/ART yang sudah dengan akta notaris," kata Idrus.