TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) IX Partai Golkar yang digelar Presidium Penyelamat Partai Golkar berlanjut pada sidang paripurna ke-2, Minggu (7/12/2014). Munas tersebut berlangsung terbuka dan transparan.

Pantauan Tribunnews.com, para juru warta nampak leluasa melakukan peliputan sejak pukul 10.00 WIB pagi, dimulainya sidang parpurna ke dua di ruangan Krakatau Ballroom, Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, tempat diadakan acara.

Hingga berita ini diturunkan, ratusan peserta Munas berjaket kuning duduk di bangku yang telah disediakan panitia.

"Liat teman-teman pers, Munas hari ini terbuka kan. Munas partai golkar terbuka dari A-Z," kata anggota Presidium Penyelamat Partai Golkar Leo Nababan saat menghampiri awak media televisi, cetak, online, dan radio yang tengah bertugas sembari duduk-duduk di arena Munas yang digelar di Hotel Mercure, Jakarta Utara, Minggu (7/12/2014).

Para juru warta juga bebas melihat langsung saat masuk pada sidang ketiga soal penetapan komisi. Para peserta Munas duduk terpisah melakukan sidang sesuai komisi masing-masing. Komisi A yaitu AD/ART, komisi B program, dan komisi C rekomendasi.

Sementara kader Golkar Melchias M Mekeng mengemukakan bahwa Munas Jakarta adalah yang sesungguhnya. Sebab, Munas ini dianggap tak diintimidasi dan diarahkan.

Munas juga tidak dibayang-bayangi ancaman pemecatan dan teror. "Ini Munas yang sejatinya karena tidak ada tekan-menekan, teror, intimidasi dan pecat memecat," kata Mekeng.

Ia menjamin Munas akan berlangsung demokratis dan penuh persaudaraan. Hal ini dikarenakan setiap peserta Munas diberi kebebasan untuk menyampaikan pandangan, saran dan pendapat, termasuk juga mengusulkan calon ketua umum yang dikehendaki.

Setiap bakal calon juga diberi kesempatan seluas-luasnya untuk menyampaikan visi, misi dan program yang akan dikerjakan. Ada tiga calon ketua umum yang bertarung. Mereka adalah Agung Laksono, Priyo Budi Santoso, dan Agus Gumiwang Kartasasmita.

"Kami tidak membuat rekayasa, tidak membuat Tata Tertib (Tatib) berdasarkan kepentingan satu orang calon dan menghalang-halangi kader mencalonkan diri," ujarnya.