TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pada 2012, anggaran reses DPR dalam "rangka penyerapan aspirasi DPR" sebesar Rp539.481.045.000, dan tahun 2013 sebesar Rp678.431.305.000.

Atas dasar itu, artinya alokasi anggaran reses meningkat dari 2012 ke 2013 senilai Rp138.950.260.000. Sedangkan alokasi anggaran reses pada tahun 2014 sebesar Rp994.904.572.000.

"Jadi dari tahun 2013 ke 2014, ada kenaikan anggaran reses sebesar Rp316.471.267.000, atau kenaikan alokasi anggaran dari tahun 2013 ke 2014 cukup tinggi dan mahal, sebanyak 44 persen atau sebesar Rp316.4 miliar," kata Pengamat Anggaran Politik sekaligus Direktur Investigasi FITRA, Uchok Sky Khadafi kepada Tribun, Senin (8/12/2014).

Sedangkan kenaikan alokasi anggaran reses dari tahun 2012 ke 2013, sambung Uchok, hanya sebesar Rp138,9 miliar.

Kemudian bila disimulasikan, menurut Uchok, alokasi anggaran reses sebesar Rp994,9 miliar dibagi sebanyak 560 orang anggota dewan, maka setiap orang akan menerima sebanyak Rp1,7 miliar per tahun.

Hitunggannya, bila setiap tahun ada 11 reses, dan setiap reses atau berkunjung ke dapil masing-masing, maka anggota dewan akan membawa uang kegiatan reses sebesar Rp161.510.158 juta pergiatan.

"Untuk saat ini, Tinggi dan mahal biaya reses ini hanya akan menambah mubajir anggaran pajak rakyat ini. Dikatakan mubajir karena, tujuan dan fungsi reses itu sudah mandul karena kegiatannya juga membosankan konstituen, dan dewan tidak bisa membawa aspirasi rakyat ke tingkat nasional, lantara bagimana mau memperjuangkan aspirasi rakyat? Antara dewan sendiri, antar fraksi atau partai, dan kelompok kerjanya hanya berantem melulu," kata Uchok.

"Akan lebih baik disediakan pemerintah Jokowi sebuah "Ring Tinju" saja di DPR. Agar "pertarungan" ini, tidak liar, dapat ditonton seluruh rakyat, dan pemerintah Jokowi juga puas adu dombanya," imbuh Imbuhnya.