TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koalisi Merah Putih (KMP) akan menggelar pertemuan membahas peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Pilkada. Demikian dikatakan Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/12/2014).

"Kalau Gerindra tidak ada masalah, mau langsung atau tidak, nanti (KMP) akan rapat dalam waktu dekat. Dan saya kira tidak ada masalah," ujar Fadli.

Mengenai pandangan Golkar menolak perrpu pilkada, Fadli mengatakan partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) belum bersikap secara resmi.

Sikap resmi baru akan terlihat saat fraksi di DPR menyampaikan pandangannya pada masa sidang kedua.

"Jadi, setelah 12 Januari. Jadi, ada sikap akhir dan sikap resmi. Ini kan masih wacana, pendapat, jadi semua orang boleh wacana beda-beda. Sikap akhirnya kan ada pada Januari," ujarnya.

Fadli mengakui terdapat perjanjian antara fraksi-fraksi KMP dengan Demokrat. Saat itu semangat yang dibangun untuk persatuan.

"Dua-duanya sistem demokrasi, kita juga melihat sistem ini demokratis. Cuma kita melhatnya kan waktu itu kalau sudah sistem melalui DPRD juga ke sistem yang representarif, dan membuat sistem kita lebih murah. Itu dikontrol, Jadi, dua-duanya ada kelemaan dan kelebihan juga. Jadi, tinggal kita lihat nanti," ujar Fadli.